Hindari Kegaduhan, Presiden Jokowi Diminta Angkat Bicara Soal Wacana Reshuffle Kabinet

Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu angkat bicara terkait wacana reshuffle kabinet. Sebaiknya ada penegasan tidak ada kocok ulang kabinet kecuali hanya mengisi kursi Menteri Investasi, sebagai nomenklatur baru dalam Kabinet Indonesia Maju. "Untuk menghindari kegaduhan, kami menyarankan Presiden Jokowi sebaiknya menyampaikan langsung ke masyarakat tidak ada menteri yang di reshuffle, yang ada penambahan menteri baru untuk kementerian investasi," kata SekjenSekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).

Seknas Jokowi mencermati, ada sedikit kegaduhan sejak disahkannya pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasalnya, reshuffle kabinet tiba tiba mencuat kepermukaan padahal wacana tersebut belum jelas kebenarannya. Beberapa pihak menyebut beberapa nama untuk mengisi kursi Menteri Investasi dan Mendikbud/Ristek.

Selain itu juga ikut menyasar beberapa menteri yang dianggap layak untuk di reshuffle. Wacana reshuffle ini pun seperti isu liar yang terus menarik perhatian publik. Karena itu lah Seknas Jokowi menyarankan Presiden Jokowi perlu angkat bicara memberi penjelasan dan penegasan.

Sehingga setelah itu tidak ada lagi kegaduhan seperti sekarang ini. "Penjelasan langsung dari Presiden agar isu reshuffle gak rame seperti sekarang ini," ujarnya. Lebih lanjut dikatakan Dedy, seandainya pun ada reshuffle kabinet saat ini, diyakini tidak akan bisa memberi perubahan pada kinerja kementerian yang dipimpin menteri baru untuk mewujudkan keinginan Presiden Jokowi.

Alasannya, karena yang mengurusi kementerian bukan lah menteri semata, tetapi jaringan birokasi di bawah menteri yang harus diubah visi dan misi agar sejalan dengan visi misi Presiden. Ia menegaskan, pergantian menteri itu bukan solusi dari masalah, tapi reshuffle itu sendiri yang sebenarnya bisa jadi masalah dari jebloknya kinerja. "Contoh konkret itu seperti apa yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kasus hilangnya nama KH Hasyim Ashari dari Kamus Sejarah," ucapnya.

Meski demikian, Seknas Jokowi kata dia lagi, tetap mendukung apabila Presiden Jokowi merombak kabinetnya. Hanya disarankan, perombakan tersebut supaya tidak dilakukan setiap tahun, kecuali menteri yang gagal mewujudkan program atau kebijakan presiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Perampasan Aset oleh Penegak Hukum Diduga Langgar HAM dan Wujud Ketidakadilan Sosial

Penyitaan hingga perampasan aset masyarakat yang tidak terkait tindak pidana korupsi berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia. Begitulah menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad. Suparji mengatakan kebijakan formulatif perampasan aset hasil tindak pidana korupsi saat ini terdapat pada Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang undang 20 […]

Read More
Nasional

Prakiraan Cuaca BMKG 33 Kota Besar Saat Libur Idul Adha, Selasa 20 Juli 2021: Jakarta Cerah Berawan

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca saat libur Hari Raya Idul Adha, Selasa (20/7/2021) untuk 33 kota besar di Indonesia. Pada perayaan Hari Raya Idul Adha, sebagian besar wilayah diprediksi cerah hingga cerah berawan. BMKG memprediksi Jakarta Pusat, Semarang dan beberapa kota lainnya cerah. Sementara Kota Bandung dan Palangkaraya berpotensi hujan dengan […]

Read More
Nasional

Di Sesko AU, Puan Sampaikan Pentingnya Kekuatan Pertahanan dan Ancaman Serangan Cyber

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa TNI harus membutuhkan sistem pertahanan negara yang memiliki strategi Geopolitik, dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana alutsista mumpuni untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Hal itu disampaikan Puan saat memberikan kuliah umum kepada Perwira Siswa (Pasis) angkatan ke 58 Sekolah Staf dan Komando Angkatan […]

Read More